Penjaminan Pembiayaan Syariah

1. Makful Lahu dalam memberikan pembiayaan kepada Makful Anhu tidak sesuai dengan ketentuan Pembiayaan yang berlaku pada Makful Lahu.

2. Wanprestasi (breach of contract) yang terjadi 3 bulan pertama setelah Kafalah Pembiayaan dimulai.

3. Reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi, dan reaksi inti atom yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan Makful Anhu atau usaha Makful Anhu untuk melunasi Pembiayaan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya.

4. Terjadinya salah satu risiko politik yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan kegagalan usaha Makful Anhu atau Makful Anhu untuk melunasi Pembiayaannya, yaitu:

a. Demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan, dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya;

b. Invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase;

c. Keadaan perang baik Pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain;

d. Perang saudara atau pemberontakan terhadap Pemerintah;

e. Tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara asing.

5. Terjadinya peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia atau badan hukum untuk mengatasinya, baik Bencana Non-Alam maupun Bencana alam (Act of God), baik yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai Bencana Nasional maupun tidak, antara lain namun tidak terbatas pada pada banjir, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, Kebakaran, Tsunami, Wabah, Pandemi, atau Epidemi, yang menimpa Makful Anhu secara langsung maupun tidak langsung hingga mempengaruhi dan mengakibatkan Makful Anhu tidak dapat melunasi Pembiayaannya.

6. Risiko yang timbul sebagai akibat tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Negara Asing terhadap Makful Anhu, baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi dan mengakibatkan Makful Anhu tidak dapat/mampu melunasi pembiayaannya.

7. Fiktif/Fraud/Side Streaming atas Dana Pembiayaan dan/atau Angsuran pembiayaan dan/atau hasil penjualan usaha/pembayaran atas piutang usaha Makful Anhu, yang dilakukan oleh Makful Lahu, orang yang bekerja untuk Makful Lahu, Makful Anhu, keluarga Makful Anhu, orang yang bekerja untuk Makful Anhu atau orang/pihak yang disuruh atau dalam kekuasaan Makful Anhu.

8. Perbuatan atau tindak kriminal yang dilakukan oleh Makful Anhu.

1. Makful Anhu beserta pengurus saat mengajukan pembiayaan kepada Makful Lahu jika memiliki history pembiayaan pada Lembaga Keuangan maka wajib dalam kondisi lancar (kolektibilitas 1).
2. Makful Anhu beserta pengurus tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional.
3. Hasil trade checking menunjukan hasil yang positif. Merupakan Makful Anhu yang layak untuk diberikan permbiayaan menurut penilaian Makful Lahu

Sesuai dengan Masa Asuransi Penjamninan Pembiayaan Syariah

• Sejumlah uang dari Makful Lahu yang diterima oleh Kafil secara sekaligus, tepat waktu, dan tepat jumlah (sesuai invoice) atas jasa penjaminan yang diberikan kepada Makful Anhu yang terdiri atas sbb :

1. Biaya Imbal Jasa Kafalah
2. Biaya Administrasi
3. Biaya Materai

• Waktu yang diakui sebagai waktu pembayaran Imbal Jasa Kafalah adalah pada saat Imbal Jasa Kafalah diterima/masuk kedalam rekening Kafil.

Nilai Kafalah sesuai dengan pembiayaan yang disetujui dan sesuai dengan ketentuan Kafil.

Penjaminan pembiayaan terhitung efektif sejak memenuhi 3 syarat sebagai berikut (WAJIB):

1. Pengajuan penjaminan telah dilakukan oleh Makful Lahu kepada Kafil dan Persetujuan prinsip penjaminan dalam bentuk covernote atau Sertifikat Kafalah telah diterima Makful Lahu oleh Kafil.
2. Biaya Kafalah telah dibayar lunas oleh Makful Lahu kepada Kafil.
3. Pembiayaan telah dicairkan oleh Makful Lahu kepada Makful Anhu.

Penjaminan pembiayaan Project Financing berakhir jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut:

1. Berakhirnya jangka waktu penjaminan sebagaimana dinyatakan dalam data sertifikat, atau
2. Makful Lahu melalui Broker telah mengajukan Klaim dan Kafil telah memberikan keputusan persetujuan Klaim serta Makful Lahu telah menerima pembayaran Klaim dari Kafil atas risiko Wanprestasi.
3. Diterimanya perintah tertulis dari Makful Lahu untuk pembatalan penjaminan, atau
4. Pelunasan pembiayaan dipercepat.

Wanprestasi, Memberikan jaminan pelunasan pembiayaan maksimal sebesar 70% dari sisa pokok pembiayaan (Baki Debet).

Hak Klaim mulai timbul setelah :

1. Pembiayaan dikategorikan masuk dalam Kolektibilitas 4 (Diragukan) sebagaimana ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, atau
2. Makful Anhu tidak dapat melaksanakan kewajibannya sampai dengan pembiayaan jatuh tempo sesuai dengan akad pembiayaan

Pengajuan Klaim dilakukan dengan cara sbb :

1. Makful Lahu mengirimkan surat pengajuan Klaim (Formulir II) dilengkapi dengan data atau dokumen yang telah di sahkan/dilegalisir oleh Makful Lahu, yaitu sebagai berikut :

• Copy Persetujuan Pemberian Pembiayaan / Offering Letter
• Copy Kartu Identitas (KTP/SIM/Pasport)
• Copy legalitas usaha seperti SKU, SIUP, TDP, NPWP
• Copy Akad Pembiayaan dan perubahannya (jika ada)
• Bukti Pencairan Pembiayaan
• Surat Keterangan/Pernyataan dan/atau Surat Pengukuhan dari yang berwajib atau yang berwenang, bilamana Makful Anhu melarikan diri, pindah tempat/ transmigrasi/ meninggal dunia
• Laporan Tunggakan Pembiayaan/data posisi terakhir Pembiayaan selama 6 bulan terakhir sebelum timbulnya hak Klaim
• Copy surat tagihan dan surat peringatan/teguran dari Makful Lahu kepada Makful Anhu atau laporan kunjungan ke Makful Anhu.
• SLIK OJK saat pengajuan Klaim
• Berita Acara Klaim (Formulir III “I Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing”)

2. Kafil akan segera meneliti kelengkapan dan kebenaran data dokumen Klaim sebagaimana tersebut pada point (1) dan memberikan persetujuan/penolakan Klaim selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja sejak pengajuan Klaim diterima Kafil.

3. Atas pengajuan Klaim yang tidak lengkap, Makful Lahu wajib untuk melengkapinya dalam waktu 30 hari kerja sejak pemberitahuan dari Kafil.

4. Setelah data Klaim diterima lengkap dan memenuhi syarat dan ternyata dari penelitian Kafil terhadap kebenaran dokumen Klaim, risiko pembiayaan atau kerugian yang terjadi termasuk atau tercakup dalam risiko yang dijamin, maka Kafil akan melaksanakan pembayaran Klaim dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kerja sejak Kafil mengeluarkan Surat Persetujuan Klaim sebagaimana poin 2 dan Surat Letter of Discharge telah ditanda tangani dan diterima Kafil

1. Hak MAKFUL LAHU untuk memperoleh ganti rugi menjadi batal apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :

• Pembiayaan yang diberikan oleh MAKFUL LAHU kepada MAKFUL ANHU ternyata tidak sesuai dengan yang dinyatakan oleh MAKFUL LAHU dalam Deklarasi yang menyangkut MAKFUL ANHU yang bersangkutan.
• Deklarasi dan dokumen pengajuan penjaminan yang dibuat oleh MAKFUL LAHU sebagaimana tersebut pada MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
• Bukti dan keterangan yang dipergunakan MAKFUL LAHU untuk mengajukan Klaim kepada KAFIL tidak benar atau palsu.
• MAKFUL LAHU bersama-sama dengan MAKFUL ANHU telah mengadakan perubahan pada Akad Pembiayaan, sebagaimana dimaksud pada Ketentuan PERUBAHAN RISIKO KAFALAH tanpa pemberitahuan secara tertulis kepada KAFIL.
• Pengajuan Surat Klaim sudah daluwarsa sebagaimana ditetapkan pada Ketentuan DALUWARSA.
• Risiko yang diderita MAKFUL LAHU tidak memenuhi atau tidak tercakup dalam ketentuan RISIKO YANG DIJAMIN.
• MAKFUL LAHU tidak melaksanakan atau menjalankan kewajibannya sesuai KEWAJIBAN MAKFUL LAHU.
• Penjaminan yang diajukan oleh Makful Lahu kepada Kafil dikemudian hari terbukti merupakan pembiayaan Makful Anhu telah melewati batas pengajuan penjaminan sebagaiman dimaksud uraian MEKANISME PENERBITAN SERTIFIKAT. Penjaminan pembiayaan hanya diperuntukan untuk Makful Anhu dengan kategori pencairan baru.
• MAKFUL LAHU melakukan pemindahan hak yang timbul dari Akad Pembiayaan yang dijamin kepada pihak lainnya, atau MAKFUL LAHU melakukan pemindahan kewajiban MAKFUL LAHU yang timbul dari Akad Pembiayaan yang dijamin tanpa persetujuan tertulis dari KAFIL Dengan hapusnya hak MAKFUL LAHU sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, segenap IMBAL JASA KAFALAH yang telah dibayar oleh MAKFUL LAHU sepenuhnya menjadi hak KAFIL.

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk batalnya hak MAKFUL LAHU atas ganti rugi sebagaimana tersebut pada point (1) BATALNYA HAK MAKFUL LAHU ATAS KLAIM ini tidak dimintakan keputusan hakim.

1. MAKFUL LAHU wajib melaksanakan pemberian Pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MAKFUL LAHU dan KETENTUAN TAMBAHAN “Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing” ini.
2. MAKFUL LAHU wajib membayar lunas BIAYA KAFALAH kepada KAFIL sebagaimana dimaksud uraian PEMBAYARAN BIAYA KAFALAH.
3. MAKFUL LAHU wajib melaksanakan tindakan dan usaha untuk memperoleh pelunasan PEMBIAYAAN dari MAKFUL ANHU dengan peringatan, penagihan, dan tindakan pengamanan PEMBIAYAAN lainnya termasuk melakukan tindakan dan usaha yang perlu untuk pengamanan agunan PEMBIAYAAN dan/atau harta milik lainnya atau tagihan yang dapat diuangkan dari MAKFUL ANHU, yang karena sifatnya dapat dianggap sebagai jaminan atau dapat dipakai sebagai kompensasi kerugian (pelunasan PEMBIAYAAN) yang diderita oleh MAKFUL LAHU.
4. MAKFUL LAHU wajib memberikan segenap data, dokumen, keterangan dan bukti-bukti yang dibutuhkan oleh KAFIL dalam rangka mempertimbangkan penyelesaian KLAIM.
5. MAKFUL LAHU wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu dari KAFIL apabila MAKFUL LAHU bermaksud mencairkan agunan Pembiayaan untuk memenuhi ketentuan KETENTUAN LAIN point (3) atau dalam rangka pelaksanaan hak subrogasi, khususnya jika barang agunan Pembiayaan akan dijual dengan nilai yang tidak dapat menutupi seluruh Baki Debet.
6. MAKFUL LAHU melakukan upaya penyelamatan pembiayaan (Restrukturisasi) terhadap MAKFUL ANHU yang mulai tidak lancar sebelum dilakukan pengajuan Klaim jika kondisi MAKFUL ANHU memungkinkan untuk dilakukan Restrukturisasi sesuai SOP dari MAKFUL LAHU.

Menyimpang dari ketentuan dalam Buku IV Bab ke VII Bagian ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka segala hak MAKFUL LAHU untuk mendapatkan pembayaran Klaim dari KAFIL menjadi hapus dengan sendirinya apabila :

1. MAKFUL LAHU tidak mengajukan Klaim kepada KAFIL yang menjadi hak MAKFUL LAHU dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak timbulnya hak KLAIM.
2. MAKFUL LAHU tidak melengkapi dokumen yang menjadi persyaratan Klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) HARI KERJA sejak surat permintaan untuk melengkapi dokumen tersebut dari KAFIL diterima oleh MAKFUL LAHU.
3. MAKFUL LAHU tidak memberikan tanggapan atas penolakan Klaim dari KAFIL dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak surat penolakan Klaim dari KAFIL diterima oleh MAKFUL LAHU.

1. Dalam hal MAKFUL LAHU :

• Mengadakan perubahan atau penyimpangan atas Akad Pembiayaan, atau
• Memberikan tambahan PEMBIAYAAN atau pembaruan PEMBIAYAAN; untuk MAKFUL ANHU yang telah dijamin berdasarkan “Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing” ini, maka MAKFUL LAHU wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada KAFIL dengan disertai dokumen dan keterangan secukupnya.

2. Atas dasar pemberitahuan sebagaimana tersebut pada Point (1) Ketentuan ini, KAFIL berhak meninjau kembali KAFALAH yang telah diberikan terhadap PEMBIAYAAN yang dinikmati oleh MAKFUL ANHU yang mengakibatkan adanya perubahan sebagaimana tersebut pada Point (1) Ketentuan ini.

3. Peninjauan kembali KAFALAH sebagaimana tersebut pada Point (2) Ketentuan ini dapat berupa :

• Memberikan KAFALAH atas perubahan atau penyimpangan, tambahan PEMBIAYAAN atau pembaruan PEMBIAYAAN tersebut pada Point (1) Ketentuan ini dan tetap memberikan KAFALAH atas PEMBIAYAAN sebelumnya dengan perubahan syarat-syarat KAFALAH, atau
• Tidak memberikan KAFALAH atas perubahan atau penyimpangan, tambahan PEMBIAYAAN atau pembaruan PEMBIAYAAN tersebut Point (1) Ketentuan ini dan menghentikan KAFALAH yang telah diberikan dan dengan demikian KAFIL tidak lagi bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin diderita MAKFUL LAHU atas realisasi PEMBIAYAAN tersebut.

1. MAKFUL LAHU wajib membayar lunas BIAYA KAFALAH kepada KAFIL.
2. Untuk KAFALAH secara Conditional Automatic Cover atau Case By Case, pembayaran BIAYA KAFALAH dilakukan setelah adanya keputusan persetujuan dan surat penawaran oleh KAFIL yang disetujui oleh MAKFUL LAHU.
3. BIAYA KAFALAH sebagaimana tersebut pada Point (1) Ketentuan ini menjadi beban MAKFUL ANHU, kecuali ditetapkan lain oleh MAKFUL LAHU.
4. Besarnya IMBAL JASA KAFALAH dihitung berdasarkan tarif IMBAL JASA KAFALAH dikalikan NILAI KAFALAH.
5. Tarif IMBAL JASA KAFALAH beserta biaya administrasi dan bea meterai disepakati PARA PIHAK dan dituangkan dalam “Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing”.

1. Penjaminan untuk MAKFUL ANHU restruktur pembiayaan oleh KAFIL harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

• MAKFUL ANHU merupakan MAKFUL ANHU yang pembiayaan awalnya telah dijaminkan kepada KAFIL.
• Restruktur dilakukan dengan system tanpa penambahan jangka waktu atau dengan penambahan jangka waktu.
• Alasan dilakukan restrukturisasi bukan disebabkan oleh resiko-resiko yang tidak dijamin atau hal-hal yang mengakibatkan batalnya Hak Klaim

2. Pengajuan Restrukturisasi dilakukan secara Case By Case (CBC) yaitu KAFIL akan melakukan due diligence/analisa terlebih dahulu dengan ketentuan teknis pengajuan Penjaminan Restruktur mengikuti ketentuan KAFIL.

Merujuk kepada Ketentuan Peralihan Hak Tagih yang di atur dalam Undang-Undang Penjaminan No 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan aturan pelaksanaannya dalam POJK Nomor 02/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan, maka KAFIL dan MAKFUL LAHU sepakat bahwa :

1. Sejak KLAIM dibayar oleh KAFIL, Hak Tagih MAKFUL LAHU kepada MAKFUL ANHU beralih menjadi Hak Tagih KAFIL.
2. KAFIL dan MAKFUL LAHU sepakat agar MAKFUL LAHU melakukan upaya penagihan atas Hak Tagih Kafil sebagaimana Ayat (1) Pasal ini untuk dan atas nama KAFIL.
3. Dalam hal KAFIL dan MAKFUL LAHU melakukan upaya penagihan secara bersama-sama, maka KAFIL dan MAKFUL LAHU sepakat untuk membuat Perjanjian Penagihan Bersama.
4. KAFIL memperoleh hasil penagihan secara Proporsional berdasarkan lingkup coverage penjaminan dan/atau maksimal sebesar nilai KLAIM yang dibayarkan kepada MAKFUL LAHU.
5. Agunan PEMBIAYAAN yang dikuasai MAKFUL LAHU, WAJIB dicairkan sebagai upaya Penyelesaian Pembiayaan (RECOVERY) atas KLAIM yang telah dibayarkan oleh KAFIL.
6. MAKFUL LAHU wajib memastikan Agunan tidak dalam penguasaan Pihak Lain dan/atau masih tetap dalam penguasaan MAKFUL ANHU pada saat agunan dicairkan.
7. Setoran yang merupakan hasil Penyelesaian Pembiayaan (RECOVERY) yang diterima oleh MAKFUL LAHU, sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan (5) Pasal ini setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya asuransi yang tertunggak, biaya notaris, dan biaya lelang, wajib dikumpulkan dan telah masuk ke rekening KAFIL dalam batas waktu 15 (lima belas) HARI KERJA sejak diterimanya RECOVERY.
8. KAFIL memperoleh hasil penagihan secara Proporsional berdasarkan lingkup coverage penjaminan dan/atau maksimal sebesar nilai KLAIM yang dibayar

1. Hal-hal lain yang belum diatur/disampaikan dalam ketentuan penawaran ini dan apabila terdapat adanya tambahan atau perubahan akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penawaran ini yang untuk selanjutnya akan ditetapkan pada Ketentuan Sertifikat Penutupan Penjaminan Syariah Project Financing.
2. Hal-hal yang berlaku pada ketentuan khusus (Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan) akan mengesampingkan hal-hal yang berlaku pada ketentuan umum (Lampiran Produk Kafalah Pembiayaan Project Financing) (lex specialis derogat lex generalis), sepanjang disepakati Makful Lahu dan Kafil.
3. Bilamana KAFIL sedang memproses penyelesaian Klaim, terdapat hasil pencairan agunan PEMBIAYAAN dan/atau harta milik lainnya atau terdapat tagihan yang dapat diuangkan atau terdapat setoran/pembayaran dari MAKFUL ANHU setelah timbulnya hak mengajukan Klaim, maka segenap pembayaran tersebut dinyatakan sebagai hasil penyelesaian Pembiayaan.

1. Masing-masing pihak berhak untuk mengajukan review atau peninjauan kembali terhadap term and condition Lampiran Produk Kafalah Pembiayaan Project Financing ini yang dapat dilakukan sewaktu waktu apabila diperlukan menurut penilaian masing masing pihak dalam rangka menyesuaian perkembangan bisnis.

2. MAKFUL ANHU wajib menyediakan Agunan berupa fix asset dengan nilai sebesar minimal 70% dari Plafond Pembiayaan dan di ikat Hak Tanggungan atas nama MAKFUL ANHU.

3. PEMBIAYAAN Komersial Sektor Konstruksi atau Non Konstruksi (Pengadaan Barang/Jasa) yang diberikan dengan pola Pembiayaan sebagai berikut :

a) Pembiayaan Komersial Sektor Konstruksi atau Non Konstruksi (Pengadaan Barang/Jasa) dengan pola per proyek (by project) yaitu Pembiayaan modal kerja dan investasi yang digunakan untuk pengerjaan proyek-proyek pemerintah yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang bidang usahanya : oil and gas atau Agro Industry atau telecommunication atau minning (pertambangan batubara dan migas) atau plantation (perkebunan, pabrikan, perdagangan, hasil kebun atau transportasi atau Pembiayaan Rumah Sakit atau Pembiayaan Pendidikan atau Perdagangan Komoditas Ekspor.

b) Pembiayaan Komersial Sektor Konstruksi atau Non Konstruksi (Pengadaan Barang/Jasa) dengan pola standby loan yaitu Pembiayaan modal kerja dan investasi dengan jumlah plafond tertentu yang diberikan oleh Makful Lahu kepada Makful Anhu yang digunakan sebagai Pembiayaan untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah daerah setempat, yang penarikan Pembiayaannya atas dasar kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) antara Makful Anhu dengan pemilik proyek (obligee/bowheer) dan dapat digunakan untuk pembiayaan beberapa proyek (multi project), tanpa membedakan untuk proyek konstruksi maupun non konstruksi yang bidang usahanya : oil and gas atau Agro Industry atau telecommunication atau minning (pertambangan batubara dan migas) atau plantation (perkebunan, pabrikan, perdagangan, hasil kebun atau transportasi atau Pembiayaan Rumah Sakit atau Pembiayaan Pendidikan atau Perdagangan Komoditas Ekspor.

4. Khusus untuk Pembiayaan Komersial Sektor Konstruksi atau Non Konstruksi (Pengadaan Barang/Jasa) sebagaimana diatur dalam point 3 butir a KETENTUAN TAMBAHAN ini dapat diberikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) PEMBIAYAAN bersifat transaksional untuk 1 (satu) jenis proyek (by project).

b) Jangka waktu PEMBIAYAAN disesuaikan dengan jangka waktu proyek dan ketentuan pada MAKFUL LAHU.

c) Jumlah PEMBIAYAAN yang dapat diberikan maksimum 60% (enam puluh persen) dari nilai proyek yang tercantum di surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak.

d) MAKFUL ANHU sebagai penerima PEMBIAYAAN Komersial Sektor Konstruksi atau Non Konstruksi (Pengadaan Barang/Jasa) telah memenuhi syarat sebagai berikut :

• MAKFUL ANHU tidak memiliki tunggakan KLAIM/subrogasi pada KAFIL.
• Memiliki Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atas suatu proyek yang akan dibangunnya dan/atau pengadaan barang/jasa dari Pengguna Jasa Konstruksi.
• Menyerahkan copy SPK dan/atau kontrak yang telah dilengkapi dengan mata anggaran atau telah tertuang dalam dokumen anggaran seperti DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) atau yang lainnya dan telah diverifikasi oleh MAKFUL LAHU kepada Pengguna Jasa Konstruksi.
• Memiliki izin-izin usaha dibidang jasa konstruksi, sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan.
• Memiliki surat konfirmasi dari Pemilik Proyek (Obligee/Bouwheer) bahwa dokumen pendukung adalah benar dan sah serta rekening yang tentukan dalam SPMK/SPK/Kontrak tidak dapat diubah tanpa persetujuan MAKFUL LAHU.
• Untuk pelaksanaan konstruksi fisik, MAKFUL ANHU wajib mengasuransikan dengan jenis Construction All Risk (CAR) pada perusahaan asuransi mitra MAKFUL LAHU.

5. Khusus untuk Pembiayaan Komersial Pola Standby Loan seperti tersebut pada point 3 butir b KETENTUAN TAMBAHAN ini, dapat diberikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

a) PEMBIAYAAN bersifat transaksional dan PEMBIAYAAN dapat dipergunakan untuk pembiayaan beberapa proyek.

b) Jangka waktu PEMBIAYAAN disesuaikan dengan jangka waktu proyek.

c) Dana Anggaran telah ditetapkan dalam APBD untuk proyek tahun berjalan dan untuk membiayai proyek tidak bersifat multi years. Dalam hal bersifat multi years, dapat dijamin jika anggaran proyek tersebut telah mendapat persetujuan dan ketetapan dari DPRD selama jangka waktu proyek.

d) Jumlah PEMBIAYAAN yang dapat diberikan maksimum 60% (enam puluh persen) dari nilai proyek yang tercantum di surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak.

e) MAKFUL ANHU sebagai penerima Pembiayaan Komersial Sektor Konstruksi atau Non Konstruksi (Pengadaan Barang/Jasa) telah memenuhi syarat sebagai berikut :

• Memiliki Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atas suatu proyek yang akan dibangunnya dan/atau pengadaan barang/jasa dari Pengguna Jasa Konstruksi.
• Menyerahkan copy SPK dan/atau kontrak yang telah dilengkapi dengan mata anggaran atau telah tertuang dalam dokumen anggaran seperti DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) atau yang lainnya dan telah diverivikasi oleh MAKFUL LAHU kepada Pengguna Jasa Konstruksi.
• Memiliki izin-izin usaha dibidang jasa konstruksi, sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan.
• Memiliki surat konfirmasi dari Pemilik Proyek (Obligee/Bouwheer) bahwa dokumen pendukung adalah benar dan sah serta rekening yang ditentukan dalam SPMK/SPK/Kontrak tidak dapat diubah tanpa persetujuan MAKFUL LAHU.

6. Maksimum KLAIM Ratio adalah 70%. KLAIM Ratio adalah perbandingan dari KLAIM yang telah dikurangi oleh subrogasi berbanding dengan IMBAL JASA KAFALAH yang diterima KAFIL. KAFIL dan MAKFUL LAHU sepakat untuk menunda sementara pembayaran KLAIM dan mereview PERJANJIAN ini jika KLAIM Ratio sudah mencapai 70%. MAKFUL LAHU dapat meminimalisir tingkat KLAIM Ratio tersebut dengan cara :

a) Menambah volume IMBAL JASA KAFALAH kepada KAFIL; dan/atau

b) Meningkatkan volume recovery (Subrogasi).

7. Penjaminan ini bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, Penjaminan dapat dibatalkan dan dikecualikan apabila :

a) MAKFUL LAHU dan/atau MAKFUL ANHU terbukti memberikan informasi, data, atau dokumen palsu; dan/atau

b) MAKFUL LAHU dan/atau MAKFUL ANHU terbukti menyembunyikan informasi, data atau dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan Penjaminan; dan/atau

c) Terbukti adanya itikad buruk dari MAKFUL LAHU dan/atau MAKFUL ANHU.

8. KAFIL dan MAKFUL LAHU sepakat untuk melakukan review atau peninjauan kembali terhadap ketentuan yang terdapat dalam Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing ini yang dapat dilakukan secara berkala bersama-sama atau sewaktu waktu apabila diperlukan menurut penilaian masing-masing pihak dalam rangka menyesuaikan perkembangan bisnis dan melakukan perubahan (jika diperlukan) atas ketentuan dalam Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing sesuai dengan ketentuan Pasal mengenai perubahan dan hal-hal yang belum diatur di dalam Lampiran I Penjaminan Pembiayaan Project Financing ini